AKIBAT INVESTASI BODONG WARGA TERJERAT KREDIT MACET

PURWOREJO, Akibat minimnya tentang wawasan dan pengetahuan tentang seluk beluk bisnis modern (Investasi Forex), akhirnya banyak masyarakat pedesaan yang tergiur bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara instan jauh melebihi bunga simpanan atau deposito pada perbankan. Masyarakat cenderung tidak memperhitungkan resiko yang akan ditemui, mereka hanya mengandalkan kepercayaan pada penyalur yang notabene tidak melalui mekanisme investasi yang benar. Biasanya dalam bisnis semacam ini dikenal adagium " High Profit..High Risk" sehingga masyarakat berbondong-bondong menyalurkan uangnya dengan investasi di bisnis Trading ini. Hal ini terjadi pada mayoritas Masyarakat Desa Trimulyo Grabag Kabupaten Purworejo yang saat ini terjerat Kredit Macet di sejumlah bank dan Koperasi karena akibat Investasi di Trading FATRIAL MEMBER

 Hampir sebagian Masyarakat mengadakan uang dari modal Hutang pada Bank dan Kopersi yang semata-mata untuk disalurkan pada bisnis tersebut, hingga pada akhirnya tidak mampu lagi mengangsur karena hasil investasinya tutup dan bangkrut. Jangankan keuntungan yang didapat, tetapi modal pokoknya nya pun ikut amblas masih harus berurusan dengan bank yang dengan agunan mereka terancam di eksekusi.

Kenyataan yang demikian akhirnya menggugah keperdulian Lembaga Swadaya Masyarkat ADIL INDONESIAN AGENCY (AIA) untuk membantu masyarakat berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dengan membuka Pos Konsultasi di rumah Kepala Desa Trimulyo Grabag Purworejo.

Dikatakan oleh Ketua AIA Yunus, bahwa LSM ADIL berniat membantu masyarakat agar secara psikis tidak terlalu tertekan dengan keadaan yang sedemikian itu, oleh karenan hal tersebut LSM ADIL berupaya memberikan pengertian tentang Hak dan Kewajiban seorang Debitor terhadap Kreditor. Demikian pula sebaliknya seorang Debitor mempunyai hak-hak yang dapat dimohonkan berkaitan dengan ketidakmampuanya dalam melakukan kewajibannya.

Ditambahkan oleh Yunus, Bahwa ironisnya Lembaga keuangan yang mengucurkan kredit juga tidak menerapkan "Prudencial Principle" yang mestinya dapat diterapkan sejalan dengan Undang-Undang Perbankan.